Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memperkirakan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2015 akan kembali molor. Sebab, anggota DPRD DKI periode 2014-2019 baru saja dilantik pada 25 Agustus 2014 lalu sehingga masih membutuhkan waktu untuk memenuhi kelengkapan dewan.

Perangkat DPRD kemarin kan belum siap. Bisa-bisa APBD 2015 terlambat sebulan lagi gara-gara ini (DPRD baru)

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2015 kepada DPRD DKI. Untuk membahas KUA dan PPAS tersebut harus menunggu kelengkapan dewan terlebih dahulu. Sehingga diprediksi pengesahan APBD 2015 bisa molor hingga satu bulan.

"Perangkat DPRD kemarin kan belum siap. Bisa-bisa APBD 2015 terlambat sebulan lagi gara-gara ini (DPRD baru)," kata Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (13/10).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, jika kelengkapan dewan sudah siap semua, maka pembahasan KAU dan PPAS bisa langsung dilakukan. Diharapkan pembahasannya pun tidak memakan waktu yang cukup lama.  "Kalau sudah siap semua pasti cepat kok," tegasnya.

Dalam KUA dan PPAS yang diajukan total nilai APBD 2015 mencapai Rp 76,98 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 4 triliun dibanding APBD 2014 sebesar Rp 72 triliun. Mata anggaran yang dimasukkan dalam rancangan APBD 2015, salah satunya adalah pembelian armada bus Transjakarta senilai Rp 2 triliun. Namun pembelian bus akan dilakukan oleh PT Transjakarta, melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Program lain yang akan dijalankan dalam APBD 2015 yakni melanjutkan program unggulan dan prioritas DKI tahun ini, seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), revitalisasi waduk, sumur resapan, normalisasi sungai, pembangunan rumah susun, pembangunan kampung deret, pembersihan sampah di sungai, penambahan ruang terbuka hijau, penyediaan ruang ekonomi informasi, pembangunan pasar tradisional, pengembangan budaya Betawi, pembangunan puskesmas rawat inap, program Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menjamin alat kelengkapan Dewan akan selesai terbentuk pada pertengahan Oktober. Setelah itu, dewan akan mulai membahas rancangan anggaran.

"Pembahasannya dimulai paling lambat pertengahan bulan ini," ujar Jhonny. Tata tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta sendiri baru disahkan pada Jumat (10/10) lalu. Selain itu, dewan masih harus menunjuk ketua komisi untuk kelengkapan dewan lainnya. Nama-nama ketua komisi masih dibicarakan lagi oleh para pimpinan dewan.